SOLUSI KORUPSI DI INDONESIA

Bagaimana cara mengatasi korupsi di Indonesia? - Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi menjadi bahaya laten bagi suatu sistem karena telah merusak aliran anggaran dalam sistem tersebut. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan menjadi dimiliki oleh seorang pihak tertentu saja untuk kepentingan pribadinya. Biaya terus mengalir akan tetapi pembangunan tidak berjalan sama sekali sehingga aliran dana yang dikucurkan sangatlah sia-sia. Korupsi sangat dikecam karena pada umumnya merugikan kalangan bawah dan hanya memperkaya kalangan atas saja. 

 

            Di negara maju, bahaya korupsi sangat mengkhawatirkan karena anggaran negara yang cenderung terbatas malah diselewengkan untuk kekayaan pribadi. Padahal negara berkembang perlu banyak modal untuk melanjutkan pembangunannya. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak cara untuk melawan tindak korupsi ini, seperti penguatan UU anti korupsi dan penegakannya, membentuk lembaga independen dibawah pemerintah yang diberi wewenang penuh memeriksa badan-badan negara terkait tindak korupsi, dll. Akan tetapi dalam praktiknya, pelaku korupsi semakin cerdik untuk mengakali kebijakan pemerintah ini. Oleh karena itu, perlu suatu terobosan solusi untuk menanggulangi bahaya laten korupsi ini di negara berkembang, terutama Indonesia. Solusi tersebut antara lain :

Pertama, Membuat sistem keuangan yang transparan yang terbuka. Semua aliran dana di pemerintahan harusnya diselenggarakan secara transparan dan terbuka agar fungsi rakyat sebagai pengawas dan pengontrol pemerintahan dapat berjalan. Aliran dana seperti subsidi, penerimaan dan pengeluaran pajak, penggunaan APBN, dan anggaran lain yang merupakan sumber daya publik. Sistem yang transparan akan memastikan bahwa sumber daya publik tersebut memang akan digunakan untuk kepentingan publik.

Kedua, Membayar PNS dengan selayaknya. PNS selaku pihak pengurus birokrasi negara adalah orang yang berurusan langsung dengan seluruh aliran anggaran di tubuh pemerintah. PNS yang digaji terlalu rendah jelas akan mempengaruhi motivasi dan insentifitas mereka. Jika upah sektor publik terlalu rendah, karyawan mungkin merasa diri mereka di bawah tekanan untuk menambah pendapatan mereka dalam cara yang illegal. Penelitian Van Rijckeghem dan Weder (2001) menunjukkan bahwa dalam sampel dari negara-negara berkembang, ada hubungan terbalik antara tingkat upah sektor publik dan kejadian korupsi. Semakin wajar gaji PNS maka tingkat korupsi dinilai rendah.

Ketiga, memutus rantai koruptor. Pihak birokrasi yang kedapatan melakukan tindak pidana korupsi harusnya diselidiki mata rantainya agar semua pihak yang terlibat dalam jaringan kasus tersebut dapat dihukum sehingga sistem birokrasi kembali bersih. Seringkali pada jaman sekarang, dalam kasus pidana korupsi, yang tertangkap dan akhirnya dihukum adalah tokoh figuran dalam kasus tersebut, dimana sebenarnya dia hanyalah perantara dalam kasus tersebut. Orang yang dianggap sebagai otak pelaku dalam kasus tersebut malah tidak ditindak karena biasanya mereka memiliki kedudukan/jabatan yang tinggi di sistem pemerintahan sehingga bisa mengelak dengan kekuasaannya. Bila terjadi seperti ini, pejabat tersebut dapat dengan  mudah melakukan tindak korupsi lagi dengan menyuruh orang lain sebagai perantara. Sehingga memutus benang merah dan membinasakannya dari sistem haruslah dilakukan agar sistem tersebut bersih dari tindak korupsi.

Keempat, memperkuat payung hukum lembaga pemberantasan korupsi. Lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia yang dalam hal ini adalah Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK) harus memeiliki payung hukum yang kuat agar dalam menjalankan kinerjanya dapat berjalan dengan baik tidak ada gangguan dari luar. Seringkali KPK di intervensi oleh lembaga negara yang lain yang membuat kinerjanya menjadi lemah.

Kelima, membangun sistem publik yang berorientasi teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, dapat memotong panjang aliran dana sehingga lebih efektif untuk diawasi. Biasanya karena banyaknya perantara dalam aliran anggaran dari tangan pemerintah sampai ke publik menyebabkan rawan tindak pidana korupsi oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab.